SUKADANA : Beredar rekaman oknum pengurus PCNU Lamtim mengajak para kiyai dan seluruh keluarga besar NU se kabupaten lamtim untuk hadir di acara deklarasi salah satu bakal.calon bupati dan bakal.calon wakil bupati lamtim, kamis (19/09).
Beredar rekaman yang di duga di lakukan oleh oknum pengurus PCNU kabupaten lamtim, untuk memerintahkan warga NU menghadiri deklarasi Dawam-Ketut Erawan di lapangan way jepara lamtim pada kamis 19 september 2024 pukul 14.00 WIB.
“Bapak kiyai ketua ranting yang kami hormati, ini saya dapat amanah dari PC (PCNU Lamtim), bahwasannya nginjing niku (besok itu) hari kamis jam 2 siang pak dawam bade (mau) deklarasi pencalonan bupati, maka dari itu PC meminta kepada MWC (pengurus NU tingkat kecamatan) setiap dari mwc itu mengirim satu armada truck operasionalnya mengke (nanti) di biayai sangking (dari) pihak yang mengundang (Dawam), oleh karena itu setiap ranting mengirim 7 orang nenggo teng lintas mawon nginjing (besok menunggu di lintas timur saja),” kata pemilik suara yang di share ke group MWC NU dan PCNU, yang diduga suara dari pengurus PCNU.
NU yang merupakan perkumpulan para tokoh Agama islam yang maqomnya sakral serta terhormat diduga di jual untuk kepentingan politik. “Saya kader NU dan keluarga besar nahdlatul ulama (KBNU), dan saya juga sudah ikut PKPNU, lahir batin saya tidak terima apabila ada yang menjual-jual NU hanya untuk keuntungan finansial dan pribadi, hati-hati NU ini di dirikan oleh para wali alloh untuk kepentingan agama dan akherat, bukan untuk kepentingan politik atau dunia,” papar salah satu tokoh NU yang enggan di sebutkan identitasnya.
Menurutnya, politik harus dipergunakan untuk agama, bukan agama dipergunakan untuk politik yang haus dengan kekuasaan. “Wali songo pakai politik untuk agama, dia jual ticket masuk menonton wayang dengan cara membaca dua kalimat sahadat. Sangat menyayat hati apabila ada oknum pengurus PCNU saat ini yang berlandaskan agama diperjual belikan untuk hasyarat politik,” terangnya.
Padahal peran ulama seharusnya menjadi pendorong dan pemberi arah bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ulama diharapkan tidak melibatkan atribut-atribut NU dalam wilayah politik praktis. “Jika itu dilakukan, bukan hanya akan mencabik-cabik wajah NU tetapi akan membawa NU kehilangan marwahnya (kehormatannya),” katanya.
Sesuai dengan keputusan Muktamar NU di Boyolali Solo dan peraturan PBNU No 151/2005 yang mengharuskan kader NU memilih salah satu diantara menjadi pengurus harian NU atau pengurus parpol. Menyangkut komitmen NU untuk kembali pada khittah 1926, hal tersebut jangan hanya ditafsirkan NU menjauhi arena politik, tetapi khittah 1926 adalah memberi nilai-nilai pada idealitas dan mempersatukan umat. “Hancurnya bangsa ini dimulai ketika para ulama bercerai berai dan hanya memikirkan dirinya masing-masing. Hati-hati kehidupan ini hanya sementara, jangan sampai karena ulah oknum-oknum pengurus PCNU bisa membawa mala petaka dunia wal akherat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu mewakili ketua PCNU Lamtim KH Dardiri Ahmad yang di wakili oleh Sekretaris PCNU Lamtim Latif mengatakan, dirinya menampik apabila ada pengurus PCNU lamtim yang terlibat politik praktis dalam pilkada 2024, serta menjual organisasi NU untuk kepentingan politik praktis dalam pilkada 2024 ini.
“Secara resmi PCNU tidak membuat instruksi atau himbauan, kalaupun ada atas undangan tim pemenangan Dawam-Ketut kepada KBNU. Sekali lagi secara organisasi atau secara Resmi atas nama PCNU tidak dilakukan atau tidak ada, pangapunten,” papar Latif melalui Whatsapp.
Ia melanjutkan, PCNU tidak boleh secara resmi melakukan dukung mendukung salah satu calon pilkada 2024. “PCNU tidak boleh secara resmi atau secara organisasi lakukan dukung mendukung itu, dan saya sebagai sekretaris belum pernah buat surat resmi, apakah sifatnya himbauan, dukungan, atau bahkan instruksi, dan itu memang gak boleh,” ucap Latif. (Rofi/tim)