Lampung Tengah (Aernetnews.com) – Ditengah Mewabahnya Covid
19, Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Tengah menemukan Ratusan baju hazmat yang
dipesan RSUD Demang Sepulau Raya dan Dinas Kesehatan Lampung Tengah dinilai tak
sesuai standar
dalam hal itu, Komisi IV DPRD Lampung Tengah mendesak Pemerintahan Kabupaten Lampung
Tengah bertindak dengan benar untuk melindungi para petugas kesehatan yang akan
menerima baju tersebut.
“Ini Nyawa taruhan kalau baju Hazmat seperti ini tidak layak dipakai dan rentan kena penularan ketika sedang bersentuhan dengan Pasien Covid 19” Ujar Yunisa Putra saat Sidak di Dinkes Lamteng.
Dua anggota Komisi IV DPRD Lamteng, Yunisa Putra dan Agus Suwandi yang datang langsung ke gudang Dinkes Lamteng, Rabu, 8 April 2020 mengatakan 11 karung baju hazmat yang berisi 90 pcs itu diduga tidak standar karena tembus air saat dipakai kata Yunisa Putra
“Kalau sudah seperti begini, Dinas Kesehtan Lampung Tengah sangat membahayakan petugas kesehatan yang ada di puskesmas dan Tenaga Medis yang bersentuhan langsung dengan Pasien Virus Corona tersebut,” kata Yunisa
Menurut dia, Komisi IV DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil Dinas Kesehatan Lampung Tengah serta RSUD Demang Sepulau Raya.
Yunisa Putra Anggota DPRD Fraksi meminta akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan
pengadaan barang/jasa di daerah menyusul Surat Edaran KPK No. 08 Tahun 2020
tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait
Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
“Jangan sampai dana begitu besar di korupsi, dikulosi Nepotisme harus
benar transparan” ujar Yunisa.
Sementara itu Agus Suwandi ditempat yang sama mengatakan terkait baju hazmat
yang tak sesuai standar, seharusnya pihak Dinas Kesehtan Lampung Tengah dan
RSUD Demang Sepulau Raya mengetahui standarisasi. “Masa orang kesehatan
tidak paham kan aneh” Kata Suwandi.
“Ini Kebutuhan sangat mendesak bagi para petugas di puskes-puskes untuk
segera mendapat APD agar tak ada lagi pasien yang ditolak. Ini harus segera
diselesaikan, mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Masa APD asal
beli” ujar Agus SuwandI Politis Partai Golkar tersebut
